Laporan Hasil Wawancara
I.
Latar
Belakang
Puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami
selaku mahasiswa UIN Sumatra Utara, telah melaksanakan kegiatan wawancara ini berjalan
dengan baik. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas di bida ng mata pelajaran
Kewarga negaraan yang bertujuan untuk memperolehi nformasi dari narasumber. Kami
telah diberi topik “Usaha Penegakan Demokrasi
Di Sumatra Utara Atas Nama Rakyat”. Oleh karena itu kami mewawancarai salah satu
anggota DPRD Sumatra Utara.
Dengan
terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas Kewarganegaraan
dan mendapatkan nilai yang baik serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
II.
Maksud
danTujuan
1. Memenuhi
tugas Kewarganegaraan
2. Meningkatkan
solidaritas antara anggota kelompok
3. Melatih
mental dalam berbicara dengan orang yang tinggi atau pejabat
4. Memperoleh
informasi dari narasumber langsung
III.
Topik
Wawancara
Usaha
Penegakan Demokrasi di Sumatra Utara Atas Nama Rakyat.
IV.
Waktu
dan Tempat Kegiatan
Acara
ini dilaksanakan pada :
Hari
/ Tanggal :Senin, 28 Desember 2015.
Pukul : 12.10 WIB s/d selesai.
Tempat :Kantor DPRD Sumatra Utara,
Medan.
V.
Laporan
Hasil Wawancara
Narasumber : H. Syah Afandin S.H
Pewawancara : M. Ananda Hari Syahputra
Juru
Tulis : NurmaWaddah L
Perekam : Nurayu Sa’adah
Juru
Photo : AdiSyahputra
v Transkrip Hasil Wawancara
Pada
hari senin, 28 Desember 2015, kami dating kekantor DPRD Sumatra Utara di daerah
Jl. Benteng Medan Kota. Kami berjumpa dengan beliau pukul 12.10 wib. Pak
Afandin adalah salah satu Anggota DPRD Sumatra Utara dan sebagai ketua Fraksi
PAN (Partai Amanat Nasional), beliau lebih dikenal dengan sebutan bang Ondim ini
sangat ramah, ketika pertama kali berjumpa
kami memberi salam dan beliau menyambut kami dengan senyuman dan serta pak Ondim
tidak segan-segan minta maaf, karena kami telah lama menunggu.
Pewawancara : Apakabar pak, kami dari mahasiswa UIN Sumatra Utara, ingin mewawancarai
bapak tentang“ Penegakan Demokrasi di Sumatra Utara Atas Nama Rakyat ”.
Narasumber : Kabar bapak sehat (dengan senyuman), oh dari UIN yang serba
warna hijau yaaa (maksudnya adalah Almamater UIN). Baiklah langsung saja keintinya,
karena waktu bapak hanya sebentar setelah adzan zhuhur kita selesai.
Pewawancara : Oke pak. Bagaimana sejarah demokrasi di
Sumatra Utara ???
Narasumber : Awal mula demokrasi itu, jika dihitung dari gerak kemerdekaan terlalu
panjang, kalau dari zaman reformasi itu sebenarnya jendralnya, dimana terjadinya
demonstrasi hal-hal tuntutan yang bersipat perubahan yang dikenal dengan “Reformasi” sehingga begitu rentang suatu
Negara yang bangkit dari keterpurukan waktu itu, ya segala sesuatunya itu dibuka
secara lebih transfaran iyakan…
akhirnya terciptalah sistem pemerintahan yang sampai hari ini masih kita jalankan.
Gerakan Sumut itu sendiri terjadi Tahun 1998, sama seperti daerah lainnya di
Indonesia, dimana itu gerakan serentak. Presiden Soehartolah yang pertama mengubah
Indonesia menjadi lebih baik dari berbagai macam tuntutan.
Pewawancara : Apakah di Sumut ini sudah dikatakan Demokrasi
???
Narasumber : Belum. Sangat jauh sasarannya, maksudnya butuh kerja keras untuk
menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan baik“ Good And Clean Governance
” Sumut ini tentu melalui beberapa
proses yaaa, baik dari reformasi di tubuh eksekutip itu sendiri maupun perubahan
sistem bagaimana caranya agar birokrasi tidak terlalu berbelit-belit. Sehingga tidak menyulitkan untuk
membangun kebangkitan Sumatra Utara, menggalang
keterbukaan ,menjalin hubungan baik dengan provinsi lain dengan otonomi daerah hari
ini, sehingga bisa menjalin hubungan baik
dengan Negara lain dengaan koridor-koridor sistem pemerintahan kita hari ini.
Pewawancara : Apakah sistem demokrasi di Sumut ini sudah dikatakan
layak ???
Narasumber : Sekarang bukan layak atau tidak layaknya, tetapi bagaimana caranya
kita membenahi bangsa ini, khususnya di Provinsi Sumatra Utara. Kita data terlebih
dahulu“ penyakit sosial apa yang ada dimasyarakat yang menjadi hulu permasalahan
”, sehingga Sumut ini tidak bisa bangkit.
Dengan potensialisasi yang ada pada Sumut ini, kita tidak ada alas an untuk
mengatakan Sumut ini tertinggal, pada kenyataannya bahwa Sumut ini belum sesuai
kontens yang ada dengan kondisi masyarakatnya. Dan saya belum melihat bahwa potensialisasi
kita, seperti Danau Toba, tambang, minyak, perkebunan itu belum ada menyumbangkan
hasil yang maksimal dan sistem kita ini juga masih mengajukan pada pemerintahan
pusat masalah pembagian hasil, segala macam lainnya, yaitu belum ada perimbangan
yang sesuai.
Pewawancara : Menurut bapak bagaimana caranya kita menerapkan sistem demokrasi ini
di Sumatra Utara ???
Narasumber : Demokrasi yang kita maksud disini adalah bagaimana supaya masyarakat
kita ini hidup sejahtera, demokrasi apapun yang diciptakan yang pada akhirnya menimbulkan
keterpurukan, kemiskinan, kesempatan belajar yang rendah, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Demokrasi kita hari
ini masih tingkat bagaimana sebebas-bebasnya mengajukan pendapat, tapi belum mampu
bagaimana sebebas-bebasnya berbuat atau menciptakan sesuatu di tengah-tengah masyarakat,
dalam arti kata hulu dan hilirnya
itu belum nyambung. Nah, kita perlu satu sistem yang
bisa diciptakan bagaimanas inergitas antara program yang dilakukan pemerintah dengan
kondisi masyarakat di Sumut. Kalau mungkin di Papua yang dimana pertambangannya
perlu dibenahi . Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa legislative sendiri terbatas,
dengan kemampuan Sembilan trilliun untuk mengelola Sumut itu masih terlalu sedikit.
Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta Dinas Pendidikannya saja itu Dua Puluh Tiga
trilliyun, sedangkan kita seSumatra Utara semuanya di situ baru Sembilan trilliyun.
Pewawancara : Pak, kalau disimpulkan demokrasi di Sumatra Utara dari perkembangannya
itu bagaimana ???
Narasumber : Kalau dibuat secara metrik, (1). Demokrasi di Provinsi Sumatra
Utara ini masih belum sesuai dengan karakter masyarakat Sumut. (2). Perlu adanya
sinergitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan kondisi masyarakat
Sumut secara utuh.
Narasumber : Bapak bertanya“ Apakah kalian sudah ada jaminan kerja setelah tamat
kuliah ”?
Sekelompok : Belum pak (menjawab dengan serentak).
Narasumber : Tentu belum. Demokrasi itu menjamin kelangsungan, bagaimana kelanjutan
hidup ini dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai jenjang kuliah selesai. Kemudian ada
kesempatan untuk berkarya. Apakah sebagai pekerja atau sebagai mentor, seorang pemimpin,
politikus, pedagang, apapun itu. Paling tidak Negara ini perhatian, itulah demokrasi
sesungguhnya. Memang kesempurnaan itu tidak akan ada di waktu dekat ini,
apalagi kondisi masyarakat seperti ini. Mentrinya sibuk mengurus mentri yang
lain bukan mengurus pekerjaannya, itu akibat hulunya tidak diperbaiki. Seperti
Calon Bupati, siapa yang punya uang banyak, senyum sana-sini mengambil hati
orang lain, maka ialah yang akan menang menjadi bupati. Pemimpin sekarang tidak
lagi berorientasi bagaimana ia membangun dan memperbaiki masyarakatnya. Dan
tugas kalian sebagai mahasiswa yang jumlahnya banyak, itu bisa memberikan kesadaran
atau penyegaran kepada masyarakat, yang dimana masyarakatnya sekarang memilih pemimpin
itu dengan adanya faktorisme bukan karena ketertarikan atau visi dan misi yang
dimiliki oleh seorang pemimpin. Haa…waktunya sudah adzan, berarti sudah habis waktu
kita.
Kelompok : Terima kasih pak atas waktunya, sambil berjabat
tangan / bersalaman.
Kami
selaku anggota kelompok memohon maaf , apabila terdapat kesalahan serta kekurangan
dalam laporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas Kewarganegaraan,
semoga laporan hasil wawancara ini, dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi
dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya.
Anggotakelompok
:
Adi
Syahputra, NIM.
M.
Ananda Hari Syahputra, NIM. 11153035
Nurma
Waddah L, NIM. 11153031
NurAyu
Sa’adah, NIM. 11151445
Medan, 30 Desember 2015
